Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara Gelar Rapat Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan, Gandeng Polres dan Kejari
|
Minahasa Utara — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Minahasa Utara terus berkomitmen meningkatkan kapasitas serta soliditas jajaran pengawas pemilu. Langkah strategis ini diwujudkan melalui kegiatan Rapat Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara yang dilaksanakan pada hari Kamis, 17 September 2026.
Kegiatan yang berlangsung khidmat dan interaktif ini dihadiri oleh pimpinan serta jajaran sekretariat Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara. Kehadiran para pengawas pemilu di tingkat kecamatan dan staf pendukung menunjukkan antusiasme tinggi demi memperkuat pemahaman tugas, pokok, fungsi (tupoksi), serta integritas kelembagaan.
Sinergi Bersama Penegak Hukum (Aparat Penegak Hukum)
Guna menghadirkan perspektif hukum yang komprehensif, Bawaslu Minahasa Utara tidak tanggung-tanggung dalam menghadirkan narasumber. Pada kegiatan pembinaan kali ini, Bawaslu menggandeng dua pilar penegak hukum utama di Kabupaten Minahasa Utara, yaitu:
Kepolisian Resor (Polres) Minahasa Utara, yang memaparkan materi terkait aspek keamanan, penanganan potensi kerawanan, serta koordinasi penegakan hukum terpadu dalam bingkai Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
Kejaksaan Negeri (Kejari) Minahasa Utara, yang memberikan penguatan dari sudut pandang yuridis formal, khususnya terkait penanganan tindak pidana pemilu serta kehati-hatian dalam mengelola administrasi keuangan dan kelembagaan agar terhindar dari pelanggaran hukum.
Fokus Penguatan: Profesionalisme dan Integritas
Dalam arahannya, pimpinan Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara menekankan bahwa penguatan kelembagaan merupakan kunci utama dalam mengawal setiap tahapan pengawasan agar berjalan adil, transparan, andal, dan akuntabel. Melalui pembinaan ini, jajaran pengawas diharapkan mampu mengantisipasi berbagai dinamika lapangan yang kian kompleks.
Sinergi yang dibangun bersama Polres dan Kejari Minahasa Utara juga menjadi bukti nyata bahwa soliditas antar-lembaga negara sangat diperlukan dalam menjaga stabilitas demokrasi, khususnya di wilayah Kabupaten Minahasa Utara.
Kegiatan ditutup dengan sesi diskusi interaktif, di mana para peserta memanfaatkan kesempatan untuk berkonsultasi langsung dengan narasumber terkait studi kasus di lapangan serta langkah antisipatif dalam menghadapi tantangan pengawasan ke depan.
Penulis, Foto dan Editor : Humas Bawaslu Minahasa Utara