minut.bawaslu.go.id, Airmadidi – Lanjutan tahapan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 akan masuk pada pemutakhiran data daftar pemilih. Penyelenggara Pilkada mulai menyusun langkah-langkah yang akan diambil sebagai bentuk persiapan.

Pembukaan Kegiatan Focus Group Discussion KPU Kabupaten Minahasa Utara. (Foto : rav07)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa Utara melaksanakan kegiatan Fokus Group Discusion dengan menghadirkan stakeholder yang ada di Minahasa Utara, diantaranya Pemerintah Kabupaten, Kesbangpol, Dinas Dukcapil, Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara, dan Aparat Keamanan (TNI, Polri) pada Selasa (14/7/2020)  bertempat di Rumah Makan Dodoku.

Dengan mengambil tema pemutakhiran pencocokkan dan penelitian data pemilih pilkada lanjutan serentak tanggal 9 desember 2020, KPU Kabupaten Minahasa Utara berharap pelaksanaan FGD ini dapat membantu pelaksanaan tahapan Pilkada tahun 2020 di Kab. Minahasa Utara sehingga berjalan dengan aman, jujur dan transparan, serta dapat dilakukan langkah-langkah perbaikan manakala ada hal-hal teknis yang perlu diperbaiki.

Senada dengan tujuan FGD, Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara yang diwakili oleh Koordinator Divisi Pengawasan, Humas, dan Hubal Rahman Ismail dalam penyampaiannya mendukung seluruh upaya untuk menyukseskan tahapan pemutakhiran data daftar pemilih yang akan dimulai besok.

Pimpinan Rahman menyampaikan pemaparan materi pada FGD Tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih. (Foto : vln)

“Tentunya tahapan ini sangat penting karena berkaitan dengan hak politik warga negara, kita sebagai lembaga pengawas akan mengawal dan mengawasi dengan maksimal proses ini. Bawaslu Minut juga telah melakukan beberapa langkah strategis terkait tahapan ini salah satunya adalah dengan membekali jajarannya hingga ke Panwaslu Kelurahan/Desa dengan memberikan informasi dan pelatihan teknis untuk nantinya bisa digunakan saat melakukan pengawasan lapangan,” tutur pimpinan Rahman.

Selain itu dalam kesempatan ini pula pimpinan Rahman menegaskan dibutuhkan koordinasi yang masif antar lembaga penyelenggara dan pemerintah kabupaten terutama dinas kependudukan dan pencatatan sipil untuk transparan dalam penyajian data.

“Ada peningkatan jumlah penduduk wajib pilih sekitar tiga ribuan lebih berdasarkan data yang diberikan KPU, selain itu ada pula warga yang bekerja diluar daerah, dan juga masih adanya penduduk yang masuk kategori wajib pilih namun belum memiliki dokumen identitas atau KTP. Kami akan melakukan pembedahan dan pemetaan terhadap data-data ini, untuk itu sangat diharapkan kerja sama dari pemerintah kabupaten Minahasa Utara, dan juga dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,” tegasnya.

Sementara itu aparat keamanan TNI dan Polisi dalam penyampaiannya menyatakan akan terus menjaga dan mengawal seluruh tahapan pemilihan kepala daerah hingga selesai agar senantiasa berjalan dengan aman dan damai. Sembari berharap data pemilih yang tersaji nanti harus akurat agar kedepan tidak timbul gangguan kamtibmas. Selain itu akan turut membantu mensosialisasikan tahapan pilkada di kantor ataupun di asrama militer. (Fz-14)